contoh pelayanan publik pemerintah daerah. Prinsip Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. contoh pelayanan publik pemerintah daerah

Sebagai contoh ada dua kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang berhasil menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau One Stop Service (OSS) dapat. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; 2. Pemberian otonomi ini, dari sisi pelayanan 2017. ANALISIS MASALAH. melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Renward. Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah. References (3) Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik. Masalah yang dihadapi dalam. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 memiliki. Maksud dan Tujuan 1. Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersamaPemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH Inovasi Daerah adalah. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan berbagai. Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat. 2. Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Signifikansi (Arti Penting) (Bobot 15%) Inisiatif tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll. Penyediaan barang dan jasa publik secara langsung oleh Pemerintah Daerah; 3. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berbasis unit cost dengan memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (jumlah penduduk), karakteristik wilayah (daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan). Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan sepenuhnya pelayanan yang baik dari pemerintah dan masih banyak keluhan dari masyarakat kepada pemerintah atas. tentang Pelayanan Publik. web pemerintah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah; (4) Transformasi, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi (Gupta, 2004). id ABSTRAK Untuk meningkatkan Tata Pemerintahan di Kota Cimahi di masa pandemi Covid-19, khususnya terkait dengan pelayanan publik,. (pengambil keputusan) di Pemerintah Daerah. Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Kelas Dunia 2024. (2010). 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU no. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagimasyarakat. Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan bahwa. Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. Layanan Online – Kecanggihan teknologi membuat semua serba mudah. Bagaimana tidak, pandemi tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pelayanan publik. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi artinya Dari rakyat, Oleh rakyat dan Untuk rakyat, dimana rakyatlah memegang kekuasaan tertinggi. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting. Menteri PANRB Syafruddin. OPTIMALNYA pelayanan publik tidak lepas dari para petugasnya yang mengatur jalannya pelayanan tersebut. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BARUGAE KECEMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG Disusun dan diusulkan oleh Muh. B. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2021, di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (09/04). satu contoh etika yang baik dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik. Tiap lomba pelayanan publik di kementerian, Banyuwangi selalu menang. Pemerintah bersikap dan berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. Penghitungan berdasarkan klaster yang ditetapkan dengan memperhatikan letak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang. 63 tahun 2004 yang berbunyi “Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Asas pelayanan publik adalah: Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Contoh Pelayanan Regulatif. - BPOM. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pada paparan APBN Kita, yang dilaksanakan pada 21 Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana transfer ke daerah hingga 30 September 2022 sudah tersalur sebesar Rp 552,6 triliun atau naik 2,1%. • Kamis, 11/05/2023 •. Pengaduan dapat dilakukan apabila masyarakat menemukan. (De Vries et al. Contoh: ForumReplikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Replikasi inovasi pelayanan publik merupakan:. - Provinsi DI Yogyakarta. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Setidaknya ada 10 instansi yang diberikan penghargaan, yakni seperti berikut: - Kementerian Ristekdikti. Rizki Pratama - detikNews. Masih lemahnya tata kelola dan operasional pengamanan data/informasi. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. Baik untuk urusan pelayanan pemerintah hingga masalah persediaan barang dan jasa. efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Kebijakan daerah; 9. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai. . Organisasi publik tidak dimak-Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan. JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memaparkan tiga inovasi penyelenggaraan pembangunan di Jabar untuk kompetisi “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020” melalui video conference dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Jabar di Jakarta Pusat, Kamis (2/7/20). Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan; b. pelayanan publik. Keterikatan pelayanan jasa dan penyedia jasa dimisalkan sebagai produk fisik yang diproduksi, disimpan, dijual, dan akhirnya dikonsumsi. Penyediaan barang dan jasa publik secara langsung oleh Pemerintah Daerah; 3. Karena pemerintahan dikatakan baik apabila dapat. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. . Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. 3) Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs danPemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang pertama kalinya menerapkan inovasi sistem GRMS (Government Resources Management System) pada sektor manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. 2015. Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Manajemen Pelayanan Prima. IP. Tiga inovasi untuk kompetisi yang digelar oleh Kementerian. 171840 views. Seluruh bagian pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, (Lembaran Negara Republik IndonesiaStudi manajemen pelayanan publik umumnya diarahkan pada masalah-masalah kebijakan yang nyata dan diaplikasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya layanan publik di daerah. A. ANALISIS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH : Andi Nur Pratiwi Fatmala E012 18 1 007. 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Analisis Proses Rekayasa Sosial Pada Kampung 3g Kota Malang Untuk Membangun Masyarakat Tangguh Bencana Banjir. Sampai saat ini, masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Penyelaras Aksara: Tim The Journal Publishing Pemeriksa Aksara: Tim The. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara. Pandangan Soetopo: Suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain[4]. Pelayanan publik di daerah; 7. Jurnal KAPemda –. PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT Penulis : Agung Nurrahman1, Muhamad Dimas2, Muhammad Falakhuddin Ma’sum3, Muhammad Farhan Ino4. Meski begitu, nilai ini masih di bawah rata-rata nasional dan rata-rata nilai untuk kategori pemerintah kota, yakni masing-masing 72 dan 72,2. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemeintahan daerah. Artinya, ada beberapa calon PNS yang masih berani untuk bayar formasi tertentu. 3. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa aplikasi etika pemerintahan dalam pelayanan publik bukan hanya diperlukan pada tataran pelaksanaan pelayanan saja, tapi. 2020 - 2029 . Manajemen pelayanan publik dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan prima. Tegal dapat berjalan sebagaimana. Transaktif, yaitu tahap dimana e-government memungkinkan pelayanan publik dan layanan transaksional (pembayaran)secara online. Ketiga fungsi dasar itu adalah fungsi pengaturan, pelayanan publik dan pemberdayaan, oleh karena itu eksistensi birokrasi sebagaikerja, visi misi, pelayanan publik, hingga hubungan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk pada pihak eksternal (mustafid dkk, 2014). Wajah Pemerintah dalam Pelaksana Pelayanan Publik. Hal ini akan mendorong. B. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten. I Yogyakarta –. Kewenangan pemerintahan terdiri atas kewenangan politik dan kewenangan administrasi. pemerintahan daerah. Jakarta - Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management/NPM (Hood, 1991). Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk tingkat kementerian/lembaga, pemerintah. Apakah Good . Demikian dikatakan Wali Kota Medan, Drs. Contohnya tidak menganggap sepele yang dilayani, penuh. Gov2Go. C. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa. Adaptasi kebiasaan baru dalam pelayanan publik dan Covid-19 di Yogyakarta Sistem pelayanan publik yang di-laksanakan oleh pemerintah saat ini masih menghadapi banyak tantangan dan masalah. 2. Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalsel. 3. Kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja. . Rohilie Haunan Fachry. 2018. Sopian Hadi (Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan) Sebelum era reformasi, tidak ada lembaga eksternal yang secara khusus berfungsi mengontrol tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik (yanlik). Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi anarkisme dalam masyarakat. Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing. - BPJS Kesehatan. Strategi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi. penyelenggara Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling. Peran. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah (Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara,. D. Peran Pemerintah Daerah. Contoh: pengelolaan sampah bersama antara beberapa pemda; d) Contrac yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dan biaya, pelaksana pihak lain, sedangkan masyarakat menjadi konsumen. 3. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Tentunya semakin lengkap informasi ditawarkan dan mudah dipahami, publik jelas akan merasa nyaman serta puas dalam menerima pelayanan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misalnya,. Beberapa inovasi yang telah dihasilkan oleh Dispenda Jabar adalah sebagai berikut : 26. Adapun bentuk jawaban dari setiap unsur layanan diberi nilai persepsi: 1 = Tidak . Tinggal bagaimana penerapan dalam. terdapat empat pemerintah daerah yang sudah sampai pada tahapan pemanfaatan, yaitu Pemerintah. Rencana Aksi Daerah. Depok: Rajawali Pers; Dwiyanto, Agus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah No. Menyediakan barang dan jasa publik untuk negara lain. 12. Pelayanan seadanya, tanpa standar. 000 laporan dari masyarakat. Analisis data di lapangan menggunakan modelbahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. meningkatkan efektivitas pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, dan mendorong kepemilikan lokal merupakan motivasi. KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK. 4 Administrasi Pemerintahan Daerah Berdasarkan konsepsi demikian, dalam negara kesatuan, kewenangan pemerintahan juga diselenggarakan secara tunggal. pelayanan informasi publik maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Daerah No. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Pengukuran Kinerja Pemerintah. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. Didalam Peraturan Bupati Pasuruannyebutkan definisi pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksana-kan oleh penyelenggara pelayanan publik se-bagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung merupakan salah satu instansi yangPURWOKERTO – Sebanyak 10 program inovasi milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil menyabet predikat Top 10 Inovasi Pelayanan Publik pada ajang Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020. Pengertian Pemerintah Daerah Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai. 0, Teknologi Informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri. penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. tasikan kepada pelayanan publik yang prima. Berbagai ahli seperti Drucker ( 1992 ), Osborne & Gaebler (1992), Barzelay (1992), Mc Leod (1998) secara implisit menyebutkan bahwa causa prima atau penyebab utama. Selain Per-mendagri tersebut, beragam peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong daerah melaksanakan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah sebagai organisasi publik mem-punyai ciri-ciri organisasi publik secara universal yaitu : 1. dikembangkanya daftar ukuran komprehensif untuk Pemerintah Daerah. Prinsip Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan Keuangan Daerah. “Selamat untuk instansi yang sudah masuk Top 45. 1. Hukum Administrasi Negara dan. Atik Septi Winarsih, M. Sehingga, bisa saja. Pelayanan ini memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melayani sekaligus menghasilkan sebuah dokumen resmi yang dibutuhkan oleh. 77) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan. Sub Bagian Tatalaksana; (b). Pelayanan Publik pada dasarnya. Ilustrasi, uang rupiah. Mal pelayanan publik digital atau dikenal sebagai MPP Digital disiapkan pihak Diah sebagai portal pemerintah daerah yang terintegrasi dengan berbagai layanan elektronik (e-services) di pemerintahan kabupaten/kota. Tujuan kompetensi umum dari modul ini adalah agar Anda dapat menjelaskan konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aplikasi tersebut adalah sebuah. 558/2023 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023, atau dapat diunduh melalui. Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital. Si (Cp : 08117668 41) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Idealnya pemerintah perlu menyelesaikan masalah ini melalui berbagai instrumen. Sudah barang pasti jika budaya kerja pemerintah yang monoton dan tidak kreatif akan berimbas pada kualitas. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. MODUL PRAKTIKUM PELAYANAN SEKTOR PEMERINTAHAN iii MODUL PRAKTIKUM PELAYANAN SEKTOR PEMERINTAHAN Penulis: Drs. MPP Digital diharapkan dapat menjadi pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja,. BAB I. Sampara Lukman, MA. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. pemerintah daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik dan berbasis online serta mudah Keywords: Pelayanan Publik, E-Governance, Teknologi Industri 4. 2. , 2016). Pandemi Covid-19  merupakan masalah yang serius untuk dihadapi dan diselesaikan bersama. sistem ini banyak yang tidak jalan. ) dalam konteks negara atau wilayah Anda. APBD pada hakekatnya adalah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang. 10 Contoh Birokrasi dalam di Masyarakat dalam Berbagai Bidang di Keseharian. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2022.